Pertanian merupakan jantung pertahanan bagi ketahanan pangan Indonesia saat ini. Selain itu juga, pertanian adalah sektor utama penyedia bahan pangan, baik bagi manusia maupun pakan bagi ternak/hewan dan ikan yang merupakan bagian dari siklus pertanian itu sendiri. Meninggalkan sektor pertanian dalam pembangunan nasional, terutama dalam ketahanan pangan akan membawa bangsa ini kepada krisis. Namun, membangun pertanian Indonesia tanpa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan akan membawa bangsa ini kepada krisis keadilan juga. Dari gambaran krisis ini, terdapat kaitan yang sangat erat antara ketahanan pangan dan pertanian yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa pertanian yang maju, ketahanan pangan tidak akan sukses, dan tanpa ketahanan pangan yang baik, bangsa ini akan mengalami suatu masalah yang sangat serius yaitu kelaparan dan kemiskinan. Tetapi masalah itu dapat kita selesaikan dengan menjadikan pertanian Indonesia yang menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita.
Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya. Tentu pemikiran ini adalah sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga sampai pada langkah-langkah operasional yang diperlukan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pertanian ini.
Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya. Tentu pemikiran ini adalah sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga sampai pada langkah-langkah operasional yang diperlukan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pertanian ini.
Berbagai bentuk krisis pangan telah terjadi selama ini yang merupakan bukti bahwa lemahnya sektor pertanian dalam pemenuhan pangan di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak terdapat keluarga petani Indonesia yang ketahanan pangannya rendah yang mengakibatkan kemiskinan bahkan menimbulkan penyakit kekurangan gizi pada anak-anak dan penyakit busung lapar. Sehingga solusi terhadap persoalan pangan ini akan selalu terkait dengan masalah kemiskinan dan kelaparan.
Kesejahteraan petani yang relatif rendah saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan di Indonesia ke depannya. Kesejahteraan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor yang timbul dan keterbatasan petani, diantaranya yang paling utama adalah :
a. Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif yang mendukung pekerjaan mereka, kecuali tenaga kerjanya
b. Luas lahan pertanian yang sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi
c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan dan penyuluhan pertanian
d. Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih memadai untuk mereka terapkan
e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai
f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar yang sangat lemah
g. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani itu sendiri.
Estimasi kebutuhan pangan yang ideal harus disediakan dan dikonsumsi masyarakat untuk mencapai gizi seimbang yang dapat diproyeksikan dengan pendekatan interpolasi linier untuk mencapai Skor PPH 100 pada tahun 2020. Penetepan angka 2020 ini merupakan kesepakatan yang diambil dan didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah mencapai MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015 (menurunkan kelaparan sampai setengahnya). Adapun Proyeksi Konsumsi dan Penyediaan Pangan di Indonesia dengan mengacu PPH pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.No | Kelompok/Jenis Pangan | Konsumsi | Penyediaan |
1 | Padi-padian | - | - |
Beras | 21.728 | 23.901 | |
Jagung | 307 | 337 | |
Terigu | 1.961 | 2.158 | |
Subtotal Padi-padian | 23.987 | 26.386 | |
2 | Umbi-umbian | - | - |
Ubi Kayu | 5.242 | 5.767 | |
Ubi Jalar | 1.233 | 1.357 | |
Sagu | 222 | 245 | |
Kentang | 768 | 845 | |
Umbi Lainnya | 384 | 423 | |
Subtotal Umbi-umbian | 7.850 | 8.635 | |
3 | Pangan Hewani | - | - |
Ikan | 7.512 | 8.263 | |
Daging Ruminansia | 671 | 738 | |
Daging Unggas | 1.103 | 1.214 | |
Telur | 2.291 | 2.520 | |
Susu | 658 | 724 | |
Subtotal Pangan Hewani | 12.212 | 13.433 | |
4 | Sayur dan Buah | - | - |
Sayur | 14.277 | 15.705 | |
Buah | 5.785 | 6.363 | |
Subtotal Sayur dan Buah | 20.062 | 22.068 | |
5 | Minyak dan Lemak | ||
Minyak Kelapa | 906 | 996 | |
Minyak Sawit | 1.233 | 1.356 | |
Minyak Lain | 42 | 47 | |
Subtotal Minyak dan Lemak | 2.181 | 2.399 | |
6 | Kacang-kacangan | ||
Kacang Tanah | 223 | 245 | |
Kacang Kedelai | 2.533 | 2.786 | |
Kacang Hijau | 227 | - | |
Kacang lain | - | - | |
Subtotal Kacang-kacangan | 3.053 | 3.358 | |
7 | Gula | - | - |
Gula Pasir | 2.248 | 2.472 | |
Gula Merah | 269 | 296 | |
Sirup | - | - | |
Subtotal Gula | 2.617 | 2.878 | |
8 | Sayur dan Buah | - | - |
Sayur | 14.277 | 15.705 | |
Buah | 5.785 | 6.363 | |
Subtotal Sayur dan Buah | 20.062 | 22.068 | |
9 | Lain-Lain | - | - |
Minuman | 885 | 974 | |
Bumbu | 419 | 461 | |
Lainnya | - | - | |
Subtotal Lain-Lain | 1.308 | 1.439 |
Pada tabel di atas terlihat, bahwa sepanjang terdapat konvergensi dari jaminan interpolasi linear ini maka ketahanan pangan nasional tidak akan berkurang. Namun, masalahnya sekarang adalah masih adanya kekurangan dalam tatanan distribusi, akses, dan konsumsi dari bahan pangan tersebut. Pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk diatasi, sehingga menyebabkan kenaikan harga pangan di pasar sangat pesat dibanding tahun 2007 yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal juga.
Adapun faktor eksternal adalah : 1) adanya kenaikan harga pangan di pasar dunia, 2) menurunnya produksipangan dunia karena perubahan iklim terutama masalah kekeringan di negara produsen serta menurunnya luas areal panen, 3) pengaruh kenaikan harga minyak bumi yang menyebabkan ongkos produksi naik, 4) adanya perubahan iklim global dan konversi komoditas pangan ke bahan bakar nabati, 5) adanya penguasaan perdagangan biji-bijian oleh beberapa korporasi multinasional, dan 6) masuknya investor di bursa komoditas. Penyebab faktor internalnya adalah: 1) adanya konversi lahan sawah untuk pemukiman dan industri, 2)luas areal panen hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil (sekitar 1,4 % pada tahun 2008), 3) produktivitas relatif tetap, 4) margin yang diterima petani untuk tanaman pangan sangat rendah dibandingkan komoditas hortikultura, dan 5) harga komoditas tanaman pangan yang relatif rendah.
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi ± 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini.
Penduduk Indonesia 1900 - 2035
Tahun | Jumlah |
1900 1930 1960 1990 2000 2035 | 40 juta 60 juta 95 juta 180 juta 210 juta 400 juta |
Diawal abad ke 20, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah 20 juta jiwa, dan diawal abad 21, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah hampir 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia menjadi 5 kali lipat dalam waktu 100 tahun. Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan produksi bahan pangan yang menurun di Indonesia, mengakibatkan Indonesia harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Contoh konkritnya adalah kedelai yang diimpor pada tahun 1990-1998 hanya berkisar antara 343.000-541.000 ton, meningkat tajam sejak tahun 1999-20007 menjadi antara 1.133.000-1.343.000 ton.
Dari permasalahan di atas, dapat kita berikan argumen bahwa pertanian Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak untuk mensejahterakan petani dan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara ini. Dan tidak lepas dari perhatian pemerintah sebagai penyelenggara peraturan, pembinan dan pengawas terhadap pertanian Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi negara kita ini bukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah yang kita alami ini telah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang dapat mengatasinya dengan sukses. Seharusnya negara kita belajar dari pengalaman negara tersebut untuk mengatasi masalah yang ini. Di samping itu juga peran masyarakat maupun pihak swasta juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini serta memajukan pertanian Inndonesia yang berkelanjutan.
Agar penbangunan pertanian memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan, negara perlu menetapkan politik pertanian yaitu keputusan sangat mendasar dibidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi acuan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan.
Memang, isu tentang penbangunan pertanian sudah cukup lama dibahas, namun hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah yang kongkret serta efektif untuk meningkatkan pertanian yang mandiri. Yang terjadi malah Indonesia semakin tergantung dengan impor bahan pangan, serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah justru semakin menekan pertanian Indonesia itu sendiri, seperti membebaskan bea masuk untuk impor gandum dan kedelai yang menguasai pasar Indonesia. Padahal pertanian Indonesia sangat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu pemerintah berperan dalam memfasilitasi kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Selain pemerintah, kita juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan ini. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (yang antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi). Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap ketersediaan pangan, kecukupan , perataan pangan, baik dalam jumlah, mutu, aman, bergizi, beragam, serta harga, distribusi, daya beli masyarakat. Upaya untuk terciptaanya kondisi tersebut, maka pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian Indonesia ke depannya, yaitu peningkatan pada produksi dan swasembada yang berkelanjutan, diversifikasi pangan, nilai tambah pada produk pertanian Indonesia, daya saing dengan produk luar, ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan dengan visi pertanian Indonesia tahun 2009-2014 adalah menjadikan Pertanian Indonesia menjadi pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perspektif baru yang harus diterapkan adalah perspektif pembangunan pertanian yang berkedaulatan berkeadilan, , dan berkelanjutan yang harus mewarnai pembangunan dan penataan sektor dan bidang-bidang tersebut. Ketiga prinsip tersebut didasarkan pada akar persoalan bangsa Indonesia yang masih terperangkap ke dalam ketergantungan dengan pihak asing baik dalam pemikiran pembangunan, peraturan perundangan, formulasi dan implementasi kebijakan, aspek-aspek kehidupan sosial, maupun birokrasi.
Prinsip-prinsip pembangunan yang berkedaulatan adalah mencakup hal-hal di bawah ini :
1) Pemikiran pembangunan yang lebih mencerminkan kepada kedaulatan rakyat
2) Peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kedaulatan dan pemihakan terhadap kepentingan rakyat banyak
3) Kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4) Berdaulat dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan untuk kesejahteraan rakyat
5) Rezim devisa yang lebih berdaya guna untuk pengembangan ekonomi yang mensejahterakan rakyat
6) Kedaulatan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
7) Perlindungan dan penguatan terhadap munculnya kelompok-kelompok tani, nelayan, peternak, perkebunan yang berdaulat dalam mengatur dan mengembangkan sumberdaya.
Prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan adalah sebagai berikut :
1) Pemikiran pembangunan yang lebih menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat
2) Kesetaraan akses, pemanfaatan, dan kontrol bagi rakyat atas sumber-sumber ekonomi
3) Kebijakan ekonomi-politik yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak
4) Keadilan dalam alokasi sumber-sumber keuangan untuk mengoreksi ketimpangan sosial ekonomi
5) Penegakan hukum untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber ekonomi bagi rakyat banyak
Adapun prinsip-prinsip berkelanjutan adalah sebagai berikut :
1) Integrasi prinsip-prinsip yang berkelanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan
2) Pemulihan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya alam untuk mencegah ancaman terhadap ketidakberlanjutan pembangunan
Perspektif baru pembangunan pertanian ini mengajukan sumberdaya alam domestik untuk dikelola dengan berbasis IPTEK yang tepat guna, memadai, dan mempunyai daya dukung lingkungan. Sehingga perspektif pembangunan pertanian ini membutuhkan peran negara dan pasar secara proporsional, tepat guna, dan bijak. Dalam kaitan tersebut, terdapat peluang untuk menciptakan kebijakan fiskal progresif yang membangun infrastruktur pertanian dalam arti luas dan perdesaan yang ditopang oleh kebijakan moneter yang tepat serta pergeseran dari kebijakan sistem perbankan berbasis cabang kepada sistem perbankan yang berbasis unit dimana pengembangan kebutuhan kredit diidentifikasikan berdasarkan stimulus lokal. Dengan perspektif baru tersebut maka diperlukan pengarahan kembali (redirecting) strategi dan kebijakan pembangunan yang diharapkan mencapai bangsa mandiri yang didukung pertanian dan pedesaan yang tangguh untuk meningkatkan ketahanan pangan. Berdasarkan analisis terhadap krisis-krisis bangsa khususnya pangan, maka reorientasi kebijakan dasar yang diperlukan adalah perubahan strategi pembangunan dan penataan ruang berimbang yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, reforma agraria, percepatan pembangunan pedesaan. Pengarahan kembali strategi dan kebijakan ini dilakukan berdasarkan isu-isu krisis bangsa yang sekarang ini terjadi. Perspektif baru pembangunan merupakan kerangka memandang strategi dan kebijakan di bidang ekonomi, pangan, ekologi, dan pertanian.
Sebuah Karya Tulis Ilmiah yng diperlombakan pada saat Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Web Tingkat Persiapan Bersama, Institut Pertanian Bogor 2009.
Puji Tuhan Karya ini berada pada posisi No 2.
Oleh: Karta Jaya H Tambunan
