Masyarakat miskin di pesisir yang jumlahnya mencapai 7,8 juta jiwa tersebar di 10 ribu desa pesisir yang sangat tertinggal, baik dari sekor ekonomi, pendidikan, maupun sektor yang lain. Hal ini menandakan bahwa paradigma untuk membangun daerah pesisir masih rendah di kalangan kita-kita. Fakta sosial yang juga mewarnai kehidupan masyarakat pesisir adalah adanya struktur sosial yang sangat terikat dengan toke (tengkulak) atau dalam arti harfiah orang yang mempunyai modal. Dengan adanya hubungan nelayan dengan tengkulak ini akan mengakibatkan banyak kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan sosial nelayan yang ada di desa pesisir. Salah satu masalah yang timbula yang sangat nyata terjadi di lapangan adalah, pendapatan nelayan secara perlahan akan mengalami penurunan. Kenapa?. Secara mau tidak mau nelayan harus menjual hasil tangkapan melaut mereka kepada tengkulak yang meminjamkan modal kepada nelayan tersebut. Pada kenyataannya harga ikan yang ditawarkan oleh tengkulak jauh berbeda dengan harga pasaran ikan. Ini merupakan salah satu kesenjangan yang terjadi akibat terjadinya hubungan nelayan dengan tengkulak.
Kehidupan nelayan memang sangat rentan dengan ekonomi. Terlebih ketika mereka semata-mata bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut. Ketika laut semakin sulit memberikan hasil yang maksimal, maka hal ini merupakan salah satu ancaman bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi pada masa-masa selanjutnya. Rentannya kehidupan nelayan ini bukan hanya menyangkut aset kebendaan atau materi saja, akan tetapi ketidakmampuan nelayan untuk mengelola keuangan mereka adalah salah satu pemicu masalah kemiskinan nelayan di sekitar pesisir. Potret rumah tangga nelayan biasanya diwarnai oleh pola gaya hidup yang belum sepenuhnya berorientasi pada masa depan.
Berbagai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah ternyata belum sepenuhnya mampu memjawab persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan nelayan tradisional ini. Banyak bantuan yang akhirnya memapankan segelintir orang yang pada akhirnya melahirkan toke (tengkulak) baru di tengah-tengah kominutas nelayan. Bantuan tersebut pun banyakan bersifat karitatif, tidak membangun kesadaran nelayan pada komunitas nelayang tersebut. Sehingga yang terjadi adalah bantuan tersebut ibara memberikan ikan, bukan memberikan pancing.
Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad menyatakan bahwa kondisi masyarakan pesisir saat ini sangat memprihatinkan. “Realitanya ada empat persoalan pokok, tingginya tingkat kemiskinan, tingginya kerusakan sumber daya persisir, rendahnya kenadirian organisasi sosial desa, dan yang terakhir rendahnya infrastruktur desan dan kesehatan lingkungan pemukiman.” Ujar Sudirman.
Tercatat pada tahun 2010 angka kemiskinan di 10.639 desa pesisir mencapai 7,8 juta jiwa yang terdapat 10.639 desa pesisir. Atas dasar realita tersebut, Dirjen KP3K menginisiasi suatu program inovatif untuk memberi spirit bagi kenajuan desa pesisir yaitu Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Sasaran dari PDPT ini adalah 6.639 desa pesisir, 16 cluster desa dengan kriteria mempunyai potensi lokal unggul, mempunyai kondisi lingkungan pemukiman kumuh, terjadi degradasi lingkungan pemukiman kumuh, rawan bencana dan perubahan iklim." tambah Sudirman. Sebagai pendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan, program PDPT merupakan benteng ekologis dalam mengurangi resiko bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan desa-desa pesisir terluar yang menjadi basis geopolitik untuk ketahanan nasional, dan penguatan identitas bahari berdasarkan nilai-nilai budaya lokal.
